Pidato Bupati Pada Rapat Paripurna di DPRD Membahas Pemekaran Wilayah

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Bismillahirrohmanirohim,
Yang saya hormati :
– Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
– Para unsur MUSPIDA Kabupaten Kutai Kartanegara
– Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
– Para Anggota Dewan yang hadir pada rapat paripurna hari ini
– Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
– Para Asisten dan Kepala Bagian Dilingkungan Setkab Kutai Kartanegara
– Para Kepala Dinas/Instansi dilingkungan Pemkab Kutai Kartanegara
– Para Undangan, hadirin yang berbahagia

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi, karena atas ijin dan rahmat-Nya maka pada hari ini kita masih berkumpul dalam rangka “Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Laporan Panitia Khusus (PANSUS) Aspirasi Masyarakat Kutai Tengah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pimpinan Dewan, anggota dewan serta undangan yang berbahagia.

Pembentukan Daerah otonomi Daerah melalui pemekaran wilayah baik tingkat propinsi maupun tingkat Kabupaten terutama pada era reformasi banyak bermunculan. Pemekaran Daerah baru tersebut merupakan dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Sebagai akibat pemberlakuan peraturan diatas, sampai Tahun 2007 secara nasional terbentuk 465 daerah baru baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Jumlah diatas belum termasuk rencana pembentukan Daerah lain yang sudah masuk ke Tim kerja DPR.
Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, pembentukan Daerah baru tersebut dapat memperpendek rentang kendali pembangunan dan memperpendek jarak pelayanan kepada masyarakat. Tetapi dalam proses pembentukan daerah otonomi baru hendaknya dilakukan secara terencana, tidak terburu-buru dan tidak berdasarkan reaksi emosional sesaat sehingga tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud.
Menurut evaluasi Departemen Dalam Negeri dari seluruh Daerah pemekaran yang ada hanya sekitar 10% daerah baru yang telah berjalan dengan baik sedangkan sisanya masih mengalami kendala bahkan terancam gagal. Kegagalan daerah otonomi baru terutama pada sisi administrasi, kelembagaan, sumber dana, infrastruktur, maupun dari sisi Sumber Daya Manusia.
Pimpinan Dewan, anggota dewan serta undangan yang berbahagia.

Guna mengurangi tingkat kegagalan daerah otonomi baru dalam pencapaian tujuan, serta seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Bila disimak, keberadaan PP Nomor 78 tahun 2007 seakan-akan mempersulit proses pembentukan daerah otonomi baru, tetapi bila disimak lebih dalam lagi dapat dimaknai bahwa pemerintah mengharapkan pembentukan suatu daerah otonomi baru harus dilaksanakan melalui suatu perencanaan yang matang, memerlukan proses pengkajian yang dalam, penyiapan infrastruktur, dan pembentukan pranata-pranata lainnya, serta tidak berkesan sebagai reaksi emosional sesaat. Sehingga ketika suatu daerah dibentuk sudah siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pimpinan Dewan, anggota dewan serta undangan yang berbahagia.

Menyikapi aspirasi pembentukan Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara baik di wilayah pesisir mapun wilayah Tengah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung upaya Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pengkajian dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Dengan kesamaan acuan tersebut akan memberikan kesamaan cara pandang antara pemerintah dan DPRD dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang.
Disamping itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bertekad untuk melakukan pengkajian secara komprehensif, sehingga ke depan dapat diperoleh model penataan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pimpinan Dewan, anggota dewan serta undangan yang berbahagia.

Melalui kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh komponen daerah ini, mari kita satukan tekad dan langkah dalam membangun dan memajukan Kutai Kartanegara tercinta. Perbedaan dan keragaman adalah rahmat untuk menyatukan kita semua dalam upaya menciptakan kejayaan Kutai Kartanegara.

Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, dalam upaya memajukan Kutai Kartanegara yang kita cintai ini.
Billahi Taufiq walhidayah, wal ridho wal inayah
Sumasalamu alaikum wr. Wb.

Plt. Bupati Kutai Kartanegara

Drs. H. Samsuri Aspar, MM.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: