Makalah Sekda di BP Migas

26 03 2009

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM MENUNJANG PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN HULU MIGAS
DAN PEMECAHAN PROBLEMATIKA TERHADAP CLAIM MASYARAKAT
( Oleh .Drs,H.M.Husni Thamrin,MM / Sekretaris Daerah Kab.Kutai Kartanegara)

I. Dasar hukum
1. Undang undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 3 .
2. Undang undang no. 5 tahun 1960, tentang Peraturan dasar pokok pokok Agraria, pasal 2 ayat 2.
3. Undang undang no. 22 tahun 2001, tentang Migas dan Gas bumi, pasal 3 ayat e, dan f, serta pasal 5 ayat 1.
4. KEPPRES no.34 tahun 2003, pasa 2 ayat 2.
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 2 tahun 2003, dalam menetapkan pada dictum ketiga.

II. Pokok masalah
1. Apapun yang dilakukan untuk kegiatan usaha hulu dari kegiatan minyak dan gas bumi , selalu memerlukan tanah sebagai wadahnya .
2. Tanah yang diperlukan tersebut , harus dibebaskan haknya dari pihak lain, yang mana dimasa akhir-akhir ini upaya pembebasan tanah , semakin komplek dan semakin meningkat permasalahannya .
3. Selain masalah pembebasan tanah yang semakin rumit, sengketa tanah juga semakin meningkat, sebagai akibat dari pengakuan dan penguasaan tanah yang tanpa memiliki payung hukum yang kuat . Hal ini sering menghambat pelaksanaan pembebasan tanah, dan sering munculnya klaim terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan .

III. Fungsi pemerintah daerah dalam pengadaan tanah
1. Pemerintah telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi dan air, seperti yang dimksud dalam UUD RI pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : “Bumi , air,dan kekayaan alam yng terkandung didalamnya dikuasai oleh negara , dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”.
Didalam penjelasannya bawa “ dikuasai” disini bukan berarti dimiliki, tetapi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan bumi dan air serta kekayaan alam yang ada didalamnya .
2. Kemudian kewenangan tersebut diatur dalam UU no 5 tahun 1960, pasal 2, ayat 2 yaitu untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan nya .
b. Menentukan dan megatur hak-hak yang dapat dipunyai oleh rakyat ataupun badan hukum Indonesia atas ( bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu .
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa .

Sedangkan tujuan dari pemberian wewenang tersebut , adalah untuk mencapai sebesar besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur ( pasal 2,ayat 3 ,UUPA).

3. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka kewenangan pemerintah daerah , diatur dalam KEPPRES no.34 tahun 2003, pasal 2 ayat 2, yang meliputi 9 kewenangan yaitu :
a. Pemberian izin lokasi
b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
c. Penyelesaian sengketa tanah garapan
d. Penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan.
e. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah , serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
f. Penetapan dan penyelesaian tanah ulayat
g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
h. Pemberian ijin membuka tanah
i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota

4. Pelaksanaan teknis,norma serta setandar mekanisme ketatalaksanaan nya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2003 .

IV. BP MIGAS adalah salah satu Instansi Pemerintah sebagai pengguna tanah
1. Semua kegiatan usaha minyak dan gas bumi , terutama kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan ekploitasi ( pasal 5 ayat 1, UU no.2 tahun 2001), selalu memerlukan tanah sebagai wadahnya .
2. Tujuan Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, adalah antara lain :
a. Meningkatkan pendapatan Negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia ( pasal 3 huruf e, UU no 22 tahun 2001)
b. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup ( pasal 3 huruf f, UU no.22 tahun 2001)

V. Problema pengadaan tanah
1. Proses pengadaan tanah sering mengalami hambatan dikarenakan :
a. Tidak jelasnya subjek dan objek tanahnya.
Pada saat identifikasi dilapangan, sulit ditemukannya batas masing-masing bidang tanah, dan siapa yang sebenarnya menguasai bidang tanah tersebut, karena fisiknya sudah berupa belukar tua , bahkan sudah masuk pada kreteria hutan sekunder . Selain itu , bagi yang mengaku menguasai tanah tersebut tidak memiliki surat-surat tanah , sehingga kadang kala dibuatkan oleh Kepala Desa dan RT pada saat identifikasi tersebut dilaksanakan .
b. Tumpang tindih kepentingan dan tumpang tindih penguasaan tanah.
Diatas tanah yang akan dibebaskan , telah ada kegiatan masyarakat yang menopang perekonomian mereka, bahkan ada yang sudah merupakan pemukiman, sehingga mereka sangat keberatan jika tanah mereka dibebaskan, dan harus pindah ketempat lain . Selain itu pada daerah tertentu, sering terjadi tumpang tindih penguasaan antar departemen pemerintah . Misalnya diatas tanah yang telah ditetapkan untuk kegiatan pertambangan, di permukaan tanahnya ditetapkan lagi untuk kegiatan kehutanan, atau terjadi sebaliknya . Dalam pelaksanaannya memang dapat dilakukan sinkronisasi seperti yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama antar menteri Dalam Negeri, Menteri Pertambaangan, menteri Kehutanan, nomor 1 tahun 1976, tetapi dalam pelaksanaan melalui persyaratan dan prosedur yang memerlukan biaya dan waktu yang relatip lama .
c. Belum adanya peta penguasaan tanah di masing masing desa/ kelurahan.
Belum adanya peta penguasaan dimasing masing desa/kelurahan, cukup menghambat dan mempersulit pelaksanaan identifikasi, karena sulitnya menemukan secara pasti batas objek tanah, maupun subjek haknya . Bahkan kalau tidak jeli , sering terjadi kekeliruan dalam menemukaan subjek dan objek hak dari bidang tanah tersebut .

d. Belum adanya tata ruang , yang dapat digunakan sebagai pedoman peruntukan tanah.
Belum adanya tata ruang wilyah kabupaten/kota, kadang kala menyulitkan pda saat proses pembebasan tanah, apakah daerah itu masuk dalam kawasan kehutanan, ataukah diluar kawasan kehutanan, karena proses pembebasan lahannya agak berbeda . Didalam kawasan hutan diperlukan pinjam pakai , sedangkan diluar kawasan hutan diperlukan ijin lokasi terlebih dahulu .
e. Adanya spikulan tanah oleh oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi .
Dengan adanya keterbukaan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat disekitar rencana kegiatan, kadang kala dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk spikulasi tanah , agar mendapatkan harga yang tinggi .

VI. Klaim masyarakat
Klaim masyarkat sering terjadi :
1. Dari segi pertanahan :
a. Kurang cermatnya dalam pelaksanaan pembebasan tanah , baik pada saat identifikasi subjek dan objek tanahnya, maupun pada saat pembayaran, sehingga sering terjadi salah bayar, atau dibayarkan kepada yang bukan berhak.
b. Munculnya pengakuan baru , diatas tanah yang telah dibebaskan , dari orang yang merasa tanahnya belum di identifikasi dan belum dibebaskan , kemudian datang agar haknya segera dipenuhi .
2. Dari segi lingkungan
a. Adanya dugaan pencemaran , sebagai dampak negatip dari kegiatan perusahaan .
b. Adanya kekhawatiran akan munculnya dampak negatip dari suatu kegiatan, yang kadang kala hal ini dibesar-besarkan, dan tidak cukup beralasan .
3. Dari segi sosial kemasyarakatan
a. Adanya kecemburuan sosial, bagi mereka yang mengalami berbagai kesulitan ekonomi, beranggapan bahwa kegiatan dibidang minyak dan gas bumi , berlimpah dengan dana dan kemewahan ekonomi . Karena dilihat dari kacamata masyarakat awam, bahwa penggunaan teknologi canggih, peralatan yang serba canggih dan mahal , memakai tenaga dengan spesipikasi khusus, sehingga beranggapan perusahaan tersebut adalah orang yang sangat kaya-raya, dilain pihak bahwa warga masyarakat disekitarnya hanya jadi penonton , dan serba kekurangan dan kesulitan .
b. Kepincangan sosial ekonomi ini, kadang kala dimanfaatkan oleh oknum spikulan, mencoba-coba keberuntungan meng-kambing hitamkan masalah lingkungan , kemudian mengklaim kepada perusahaan .

VII. Solusi pemecahan sengketa tanah
1. Pada saat akan membebaskan tanah
a. Dilakukan identifikasi secermat mungkin, sehingga tidak ada persil warga yang masuk dalam lokasi, tertinggal di identifikasi atau di daftar baik letaknya, ukurannya , luasnya, serta siapa yang menguasainya .
b. Dilakukan negosiasi nilai tanah, nilai tanam tumbuh dan bangunan, dengan sistim musyawarah yang sebaik baiknya, sehingga ditemukan kesepakatan dengan nilai yang pantas .
c. Jika diperlukan pada saat identifikasi dan musyawarah nilai, dapat pula dibantu oleh Pemerintah Kecamatan, atau Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator .

2. Pada saat setelah tanah itu dikuasai
a. Dilakukan pengamanan lokasi, dengan memberi tanda-tanda yang jelas , misalnya memasang patok- patok, papan penguasaan lokasi dari perusahaan, jika perlu dipagar.
b. Melakukan kegiatan didalam lokasi tersebut, selalu sesuai aturan yang berlaku, dan memperhatikan masalah lingkungan .
c. Jika dalam kegiatan, maupun setelah selesai kegiatan, terjadi sesuatu yang diperkirakan berdampak negatip terhadap lingkungan sekitarnya, harus segera ditangani, melibatkan instansi pemerintah yang berkompeten untuk itu .
3. Bagi warga dan badan hukum yang menguasai bidang-bidang tanah, bersama sama pemerintah ( pusat dan daerah), selalu memperhatikan dan mengikuti catur tertip pertanahan :
a. Tertip hukum pertanahan
Seluruh bidang-bidang tanah yang dikuasai , dilaporkan kepada pemerintah untuk di buatkan surat-tanah sesuai aturan yang berlaku
b. Tertip administrasi pertanahan
Seluruh bidang-bidang tanah yang ada di pedesaan/kelurahan , dicatat dalam buku tanah, serta dimasukkan dalam peta tanah .
c. Tertip peruntukan dan penggunaan tanah
Penggunaan tanah oleh warga maupun badan hukum, sesuai dengan perutukan tanah yang diatur dalam tata ruang wilayah, atau aturan-aturan khusus untuk itu .
d. Tertip lingkungan hidup
Dalam memanfaatkan tanahnya, dan melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip keamanan dan tidak mengganggu lingkungan di lokasi maupun disekitar lokasi tersebut .

VIII. Penutup
Demikian pemaparan ini disampaikan , semoga dapat memberikan gambaran yang jelas, berkaitan dengan langkah- langkah yang dilakukan untuk menghindari jangan ada klaim masyarakat, dan kalau terpaksa ada maka dilakukan dengan arief dan bijaksana tanpa mengenyampingkan aturan-aturan yang berlaku .
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, akan selalu mengayomi seluruh warga dan masyarakatnya . Masyarakat Kutai Kartanegara adalah seluruh warga yang berusaha dan mencari nafkah , serta para perusahaan yang melakukan kegiatan di Kutai Kartanegara .
Dalam penangan kasus-kasus , maka jajaran Pemerintah Kabupaten bertindak sebagai mediator didalam proses musyawarah , mecarikan solusi yang paling baik , dan bukan bertindak sebagai hakim . Jika ada hal-hal yang masih belum dapat menemukan titik temu kedua belah pihak, memang sebaiknya diselesaikan melaui jalur hukum , di lembaga peradilan pemerintah .

SEKIAN DAN TERIMA KASIH, WASSALAMUALAIKUM W.W.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: